TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintahan selanjutnya tidak perlu repot memberantas mafia migas yang beredar saat ini. Pasalnya dunia usaha terutama di sektor hulu migas butuh perizinan yang mudah.
"Perizinan belum diselesaikan pemerintah," ujar Wakil Ketua Komite Tetap Hulu Migas, Kadin, Firlie Ganinduto, Sabtu (11/10/2014).
Menurut Firlie, pemerintah harus bisa mengatasi birokrasi perizinan yang menyusahkan pengusaha. Karena dengan susahnya birokrasi di hulu migas, kebocoran dan mafia migas terus akan muncul.
"Selama ini masalah yang terus terjadi dan klasik adalah soal perolehan izin," ungkap Firlie.
Hingga saat ini jika ingin melakukan usaha di industri hulu migas, pemerintah telah menyiapkan 200 izin lebih yang harus dipenuhi. Firlie membayangkan repotnya pengusaha jika baru di pemerintah pusat saja belum sederhana perizinannya.
"Belum lagi yang sifatnya vertikal entah dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah (pemda)," papar Firlie.
0 comments:
Post a Comment