TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sistem proporsional terbuka yang diterapkan pada Pemilu 2014 mulai mendapat kritikan. Sistem ini di tengarai belum tepat diimplementasikan di Indonesia mengingat masyarakat dan penyelenggaranya belum memadai.
"Sistem pemilih juga harus kita ubah. Harus kembali ke sistem proporsional tertutup. Sistem terbuka buka peluang belanja suara," ujar Yasonna H Laoly, anggota Komisi II DPR RI, saat diskusi bertajuk Rekap Pemilu, Sentilan Buat KPU di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (10/5/2014).
Menurut Yasonna, penentuan anggota DPR harus dikembalikan sepenuhnya kepada partai. Partai lah yang menetukan kadernya yang kredibel yang berhak melaju ke DPR dengan menggunakan nomor urut.
"Biarlah partai yang menentukan orang-orang yang kredibel. Tanggung jawabnya di partai politik. Kita memaksakan proporsional terbuka dengan ketidaksiapan penyelengara pemilu. Itu seperti kita punya Mercedes bagus tapi jalannya tidak bagus," kata dia.
Yasonna memprediksi kepala daerah khususnya bupati dan walikota akan kesulitan berhubungan dengan DPRD untuk membahas anggaran. Menurut dia, sebagian besar anggota DPRD Kab/Kota terpilih karena uang.
"Saya perdiksi pemerintahan kabupatan kota, akan kewalahan dan kesulitan dalam anggaran karena hampir semua anggota DPD kabupaten kota masuk (terpilih) karena uang," tukas politikus PDIP itu.
0 comments:
Post a Comment