TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keluarga korban penculikan kasus 1998 menyayangkan tidak adanya penuntasan yang dilakukan banyak presiden di Indonesia dari Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Persoalan tersebut hingga kini tidak tuntas-tuntas.
"Harapan kami pada pemerintahan SBY diujung masa jabatannya menyelesaikan ini tapi juga tak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terkait Mei 98," ujar Ketua Federasi Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Mugiyanto dalam jumpa pers di Bakoel Coffee, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (23/6/2014).
Dalam jumpa pers tersebut turut pula dihadiri keluarga korban penculikan yakni Novri Diniar Dinis, dan Payam Siahaan orangtua dari Ucok Siahaan yang diculik dan hingga kini belum ada kejelasan.
Menurut Mugiyanto, IKOHI dan keluarga korban penculikan tak gentar menuntut kejelasan atas kasus penghilangan paksa 13 aktivis.
"Mereka meminta kejelasan status dari 13 orang yang hilang pada penculikan aktivis Mei 1998," kata Mugiyanto.
Apabila calon presiden Prabowo Subianto sebagai orang yang diduga sebagai aktor penculikan aktivis Mei 1998 terpilih sebagai presiden, maka IKOHI dan keluarga korban penculikan akan mencari keadilan ke Mahkamah Internasional.
"Mereka akan merumuskan hal-hal mendesak terkait pilpres dan mencari terobosan lain, seperti mengangkat penyelesaian ini ke ranah internasional," ujarnya.
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Kiri ke kanan koordinator Kontras, Haris Azhar, keluarga korban kerusuhan Mei 1998, Ruyati Darwin, keluarga korban Semanggi I, Widodo, dan keluarga korban Tanjung Priok, Wanmayeti, saat jumpa pers di kantor Kontras Jakarta Pusat terkait pengadilan khusus kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Selasa (26/2/2013). Para korban kejahatan HAM 1966/1965, Tanjung Priok hingga Semanggi I & II menuntut realisasi pemerintah membentuk pengadilan khusus kejahatan HAM, yang hingga saat ini masih jauh dari harapan. TRIBUNNEWS/HERUDIN
0 comments:
Post a Comment