TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengimbau menteri kabinet kerja mengabaikan undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu dikarenakan adanya dualisme kepemimpinan di DPR.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto pun tidak ingin menanggapi hal tersebut. Ia yakin menteri kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menghadiri undangan rapat dari DPR. Pasalnya kementerian membutuhkan anggaran.
"Kalau kita besok melakukan rapat pemerintah hadir atau tidak. Karena kementerian baru memerlukan anggaran untuk bekerja, dan itu memerlukan pembahasan DPR dan pemerintah," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/10/2014).
Agus juga yakin Presiden Joko Widodo tetap mengakui pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto. Apalagi, pihaknya telah dimintakan pertimbangan nomenklatur kabinet oleh Jokowi.
"Karena penggabungan berimplikasi ke anggaran, sosial dan politik," katanya.
Sementara Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan kementerian masih bisa menjalankan programnya dengan anggaran yang lama.
"Kalau bicara dalam perspektif UU, apabila UU itu masih belum terbentuk atau belum terbentuk karena berbagai hal itu bisa menggunakan UU APBN yang lama," tutur Basarah.
0 comments:
Post a Comment