TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Gerindra FX Arief Poyuono menilai wacana pemaksulan Joko Widodo bukanlah suatu keniscyaan.
Menurutnya, isu pemakzulan terhadap Joko Widodo terus digulirkan oleh pengamat pengamat politik dan hukum yang saat Pilpres menjadi corong kampanye popularitas Joko Widodo .
"Pemakzulan terhadap presiden di Indonesia bukan suatu yang hal yang dilarang. Sebab Soekarno, Soeharto dan Abdurahman Wahid juga korban dari pemakzulan oleh parlemen dimana Soekarno diturunkan bukan oleh people power tapi keberhasilan konsolidasi tentara," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/10/2014).
Arief menuturkan, Soeharto diturunkan oleh desakan people power dan Gusdur dijatuhkan oleh konspirasi busuk di parlemen yang hingga saat ini dalam kasus Bulog Gate belum ada bukti secara hukum Gusdur bersalah.
"Belajar dari tiga peristiwa pemakzulan presiden, sangatlah mungkin Joko Widodo dimakzulkan dan syarat-syarat sudah terpenuhi yaitu dibentuk pansus yang akan meyelidiki ketidakberesan Pilpres 2014 lalu dugaan korupsi pengadaan armada trans Jakarta yang bisa menjadikan Joko Widodo sebagai tersangka," tuturnya.
Arif menjelaskan, pasar bereaksi terhadap kemungkinan pemakzulan pada Joko Widodo baik oleh parlemen dan people power. Jadi menurutnya, pemakzulan Joko widodo nantinya bergantung pada Joko Widodo sendiri dalam menjalankan pemerintahan.
"Siapa yang menabur, siapa yang menuai," tuturnya.
Masih kata Arif, hitung-hitungan matematika politik dan ekonomi nasional tentu saja menjadi dasar bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan investasi di Indonesia.
Karena itu pelaku ekonomi meragukan kemampuan Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan dalam menciptakan stabilitas nasional. "Serta keraguan terhadap KPK dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa Joko Widodo dalam kasus busway," tandasnya.
0 comments:
Post a Comment