Tribunnews.com, Jakarta - Penolakan Gema Keadilan, sayap Partai Keadilan Sejahtera, kepada Basuki Tjahaja Purnama jika naik sebagai Gubernur DKI, dinilai salah alamat. Sebab, Basuki jadi Gubernur hanya karena dia "ketiban pulung".
"Kalau mau marah jangan kepada Ahok. Dia (Ahok) ini kan hanya ketiban pulung saja. Dia naik jadi gubernur karena Jokowi jadi capres. Harusnya marah ke partai yang mencalonkan Jokowi (jadi capres), itu pun kalau Gema Keadilan punya nyali," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Jakarta, Sabtu (29/3/2014).
Menurut Hendri, berdasarkan Undang-undang, jika Jokowi kelak terpilih menjadi presiden atau mundur dari jabatannya sebagai gubernur, maka secara otomatis tampuk kepemimpinan DKI Jakarta akan jatuh ke Wagub.
Dia menyarankan, sebaiknya Ahok dan Gema Keadilan menghentikan debat kusirnya. Sebab, saling lempar komentar antara keduanya tidak menguntungkan Jakarta.
"Ini debat kusir yang tidak ada untungnya. Protes yang dilakukan Gema Keadilan terhadap Ahok juga salah alamat," kata Hendri.
Hendri mengatakan, alangkah lebih baik dan ideal jika berdebat soal program. "Ahok kan punya program, nah bila program tersebut tidak pas untuk Jakarta silahkan Gema Keadilan sampaikan keberatannya," ucapnya.
Sebaliknya, Gema Keadilan juga jangan sungkan mengemukakan programnya. Di mana, program tersebut untuk kemajuan Jakarta secara keseluruhan.
"Nah, Ahok juga harus memperbaiki komunikasi politiknya. Inilah perbedaan yang ada di Jakarta, tidak perlu terlalu reaktif," ujarnya.
Hendri juga mendorong Gema Keadilan untuk menjelaskan metode yang digunakan saat melakukan riset. Sebab, hasil riset hingga 93 persen itu sangat dahsyat.
"Gema Keadilan perlu menjelaskan kepada masyarakat metode surveinya, jangan sampai metode yang digunakan adalah metode pertanyaan jeruk makan jeruk, sehingga hasilnya mutlak dan terarah," jelas Hendri.
0 comments:
Post a Comment