Caleg Tidak Bisa Mengajukan Sengketa Pemilu di MK

Warta Kota/henry lopulalan/henry lopulalan

LOGISTIK PEMILU - Petugas sedang mengecek kotak suara yang sudah di segel di Kantor Kelurahan Karanganyar, Jalan Karanganyar B Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2014). Logistik pemilu Caleg ini siap dikirim ke tempat pemungutan suara (TPS) yang berjumlah 55 tps di 13 RW dengan 21.659 pemilih yang terdaftar. (Warta Kota/henry lopulalan)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon anggota legislatif (caleg) tidak bisa mengajukan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) secara perorangan.

Apabila caleg berselisih dengan caleg lainnya dalam suatu daerah pemilihan (Dapil), maka sengketa Pemilu harus diajukan oleh partai politik yang bersangkutan.

"MK membuka kemungkinan caleg di internal parpol yang berselisih caleg yang lain dalam satu Dapil untuk mengajukan gugatan di MK tetapi dengan syarat yang mengajukan itu haruslah parpolnya," ujar Ketua MK, Hamdan Zoelva, Senin (1/4/2014).

Syarat tersebut, lanjut Hamdan, karena sesuai peraturannya, partai politiklah pihak pertama yang menyelesaikan sengketa tersebut.

"Tidak boleh dia datang sendiri di MK, jadi harus parpol yang mengajukan. Karena itu yang diinginkan oleh peraturan itu adalah Parpol harus menyelesaikan secara internal dulu masalahnya, kalau tidak bisa secara internal, maka dibawa ke MK akan dibantu memberikan keputusan," kata Hamdan.

Terkait #Hamdan Zoelva#Mahkamah Konstitusi

Berita Terkait Pemilu 2014

• MK: Sengketa Pemilu 2014 Diprediksi Berkurang 50 Persen


• Laporan Dana Kampanye Parpol Sudah Transparan Tapi Belum Akuntabel


• ARB Minum Kopi di Pantai Losari Makassar


• Hindari Kesalahan, MK Ubah Mekanisme Penyelesaian Sengketa


• Jelang Pemilu PLN Sulselrabar Jamin Pasokan Listrik