TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan elektabilitas PDIP bisa terganggu jika semakin sering diungkap dugaan kasus korupsi yang melibatkan kader-kadernya.
Burhan mengatakan hal tersebut terkait adanya dugaan korupsi pada proyek pengadaan bus Transjakarta, dimana kader PDIP yang juga Gubernur DKI Jakarta Jokowi, dianggap bertanggung jawab.
Dan baru-baru ini, kader PDIP lainnya yakni Wakil Gubernur Banten Rano Karno disebut menerima suap sekitar Rp 1,2 miliar dari perusahaan milik Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan, adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
"Semakin banyak orang tahu isu korupsi bus Transjakarta dan mengarah pada Jokowi sebagai pihak yang bertanggung jawab, akan berpengaruh besar pada elektoral PDIP dan Jokowi," kata Burhan di hotel Sari Pan Pacific, Jumat (4/4/2014).
"Sekarang yang tahu (dugaan korupsi bus Transjakarta) masih sedikit. Dan pihak yang disalahkan baru Dinas Perhubungan," tambahnya.
Lebih lanjut dikatakannya, jika isu kasus korupsi yang melibatkan kader PDIP terus diungkit dan publik mengetahuinya, maka akan berdampak pada elektabilitas partai jelang pemilu.
"Intinya tergantung isu ini diberitakan terus oleh media atau tidak. Semakin publik tahu isu dugaan suap menyuap yang melibatkan Rano Karno, maka akan berpengaruh ke elektoralnya," paparnya.
Adapun dugaan suap yang melibatkan Rano Karno bermula saat staf keuangan PT Bali Pasific Pragama, Yayah Rodiah, mengaku pernah mentransfer uang sekitar Rp 1,2 miliar kepada Wagub Banten Rano Karno, yang dilakukan sekitar bulan November 2011.
Hal tersebut dikatakan Yayah saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pilkada Lebak dengan terdakwa Wawan di pengadilan Tipikor, Kamis (3/4/2014).
0 comments:
Post a Comment