TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan yang harus dituntaskan pemerintah dalam berapa tahun ke depan. Persoalan ini juga dibarengi dengan tingkat kesenjangan sosial masyarakat.
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (UKP2K), Marcellus Raentetana, mengaku angka kemiskinan di Indonesia menurun. Penurunan ini diperkuat dengan Data Pusat Statistik (BPS), Maret 2014 yang menyebutkan 28,280 juta orang miskin atau 11,25 persen dari total penduduk Indonesia.
Menurutnya, kemiskinan di Indonesia bersifat struktural karena dipengaruhi oleh kepemilikan dan distribusi aset. Permasalahan ini muncul karena tidak adanya desain dari program-program belum mampu memberikan kemampuan kepada warga miskin untuk memperkuat modal baik fisik dan nonfisik.
"Kepemilikan aset dan distribusi belum tertanggani baik fisik dan nonfisik untuk menanggulangi kemiskinan karena makro kita cenderung menguntungkan kelompok mapan,"ujar Marcellus di di Kantor UKP2K, Gambir, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Mengatasi permasalahan kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu, menggunakan pendekatan 4 klaster. Program ini berupa bantuan sosial, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun program khusus berupa transportasi, air, dan listrik murah.
Marcellus mengaku, program-program tersebut dinilai belum tepat sasaran sehingga diperlukan perbaikan dengan membentuk data base terpadu. Hal ini dilakukan untuk menghidari tidak adanya perbedaan antara pusat dan daerah.
0 comments:
Post a Comment