TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana presiden terpilih Joko Widodo–Jusuf Kalla untuk membentuk kementerian kependudukan mendapat respon positif dari penguasa daerah.
Sejumlah bupati tidak hanya setuju atas pembentukan kementerian tersebut, juga berharap kementerian ini menjadi solusi bagi persoalan bangsa yang selama ini terabaikan, dan menjadi ikon pemerintahan Jokowi-JK.
Bupati Kupang, Ayub Titu Eki mengatakan, selama ini telah terjadi kesimpangsiuran, bahkan kesalahan strategi dan perencanaan akibat penanganan dan pengelolaan masalah kependudukan yang terabaikan.
Tanpa penanganan masalah kependudukan yang baik, strategi, proyeksi dan perencanaan kependudukan di bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, pemilu dan lain-lain akan tidak tepat sasaran.
Menurut Ayub, kementerian kependudukan kelak harus menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kesalahan perencanaan dan strategi pembangunan selama ini akibat data dan pemetaan kependudukan yang keliru dan tidak diurus dengan baik.
“Kalau data dan pemetaan kependudukan tidak tepat, strategi, perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan juga akan meleset dan tidak tepat sasaran. Jika itu yang terjadi, akan menghambur-hamburkan uang negara,” kata Ayub, ketika dihubungi, Minggu (28/9/2014).
Lebih lanjut Ayub mengatakan, daerah sangat meyambut baik rencana pembentukan kementerian kependudukan karena ini akan menjadi momentum bagi perbaikan di daerah dalam hal strategi dan proyeksi perencanaan kependudukan yang baik.
Hal senada dikemukakan Bupati Bangka Tengah, Erzaldi. Dia mengaku sangat gembira dan menyambut baik kementerian ini, karena selama ini masalah kependudukan terabaikan dan dipandang sebelah mata –padahal masalah penduduk adalah mendasar, besar dan penting.
Erzaldi yang dihubungi Minggu menyakinkan, bonus demografi yang sesungguhnya merupakan peluang, jika salah urus dan tidak ditangani baik, maka masa keemasan itu akan hilang dan bangsa ini akan semakin sulit keluar dari persoalan ketertinggalan. Demikian juga soal peledakan penduduk.
"Jadi, jika tidak ditangani secara menyeluruh, masing-masing bidang; kesehatan, pendidikan dan lain-lain, jalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi," katanya.
Mengingat penting dan seriusnya masalah kependudukan, baik Bupati Kupang maupun Bupati Bangka Tengah, berharap, Presiden terpilih Jokowi Widodo-Jusuf Kalla tidak menyerahkan kementerian ini pada sembarang orang.
Keduanya berpendapat, kementerian ini harus diserahkan pada orang ahli di bidangnya atau profesional murni, muda dan tidak terbebani birokrasi masa lalu.
Ketika ditanya, siapa orang yang memenuhi kriteria dimaksud, kedua Bupati itu mengusulkan Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Sonny Harry Harmadi.
Menurut keduanya, Sonny yang juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia itu adalah orang yang paling mumpuni dan pas untuk posisi kementerian itu.
“Pak Sonny itu, dia ahli sekali, dia paham misalnya bahwa penanganan masalah penduduk di Jawa dan Sumatera berbeda, sesuai perbedaan kulturnya. Dia muda, kita butuh orang yang gesit. Saya dan bupati-bupati lain sering diberi solusi yang jitu dalam menjawab persoalan kependudukan. Dia juga jujur dan saya yakin dia bersih,” kata Erizaldi.
0 comments:
Post a Comment