Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-moon, telah memberi dukungan diam-diam atas rencana Pemerintah Federal Australia untuk mengirim senjata ke pasukan Kurdi yang berjuang melawan kelompok ISIS di utara Irak.
Pemerintah telah membela rencananya untuk menggunakan pesawat kargo Australia guna mengirim senjata dan amunisi. Anggota Parlemen Scott Morrison mengatakan, rencana yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Irak itu telah disetujui.
Dalam sebuah konferensi pers di Auckland pada 2 September, Sekjen PBB, Ban Ki-moon, berterima kasih kepada sejumlah negara yang telah mengambil tindakan tegas untuk mengataso ancaman keamanan dari kelompok ISIS di utara Irak.
Pasukan Kurdi Peshmerga berdiri di pos penjagaan di selatan kota Erbil. (Foto: Reuters, Youssef Boudlal)
“Tanpa menyelesaikan isu ini melalui cara-cara yang pasti, termasuk di dalamnya aksi militer dan kontra-terorisme, pada akhirnya kita hanya akan membiarkan aktivitas teroris ini terus berlanjut,” ujar Sekjen Ban.
Sementara itu, Duta Besar Irak untuk Australia urung berkomentar untuk mengkritik rencana mempersenjatai pasukan Kurdi tersebut.
Pada 1 September, Duta Besar Mouayed Saleh mengatakan, senjata harus dikirim ke pemerintah pusat Irak di Baghdad, bukannya dikirim secara langsung ke pasukan Kurdi di utara Irak.
Ia kini mengatakan bahwa ia salah dikutip, dan menyebut bahwa rencana itu telah mengikuti beberapa protokol.
“Semua telah didapat, seluruh persetujuan yang diperlukan dari pemerintah pusat. Tak ada masalah lagi,” ujarnya.
Rencana pengiriman senjata akan dilakukan mulai akhir pekan ini
Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan bahwa pengiriman senjata tersebut, yang membuat pesawat Australia mendarat terlebih dahulu di Baghdad sebelum bergerak ke ibukota Kurdi di Erbil, akan dimulai dalam beberapa hari.
PM Abbott juga membela aksi Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, yang mengirim pesawat tempur AS ke lokasi pertempuran melawan kelompok ISIS, yang kini menguasai sebagian besar wilayah Irak dan Suriah.
“Ia tak senang, ia tak tergesa-gesa, ia telah sangat berhati-hati dalam kasus ini. Saya pikir ini tindakan tepat karena hal terakhir yang diinginkan siapapun adalah mengambil tindakan gegabah untuk kembali memicu konflik panjang di Timur Tengah,” tegasnya.
Anggota Parlemen Scott mengatakan, ia berharap agar pengiriman senjata itu bisa membantu pasukan Kurdi Peshmerga mempertahankan diri mereka dari serangan kelompok ISIS.
“Ini dilakukan dengan koordinasi dari pemerintah Irak dan sejalan dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa kita dapat membantu mereka yang berusaha menghentikan aksi pembunuhan yang kita saksikan bersama di Irak,” utaranya.
Menteri HAM Irak: kami tengah menghadapi monster teroris
Berbicara di Selandia Baru pada 2 September pagi waktu setempat, Sekjen PBB, Ban Ki-moon mengatakan, penting bagi Dewan Keamanan PBB untuk membahas cara agar komunitas internasional dapat bereaksi dengan cara yang lebih terorganisasi.
Namun ia juga menyebut, “Ketika situasinya semakin kacau seperti di Irak, penting untuk menahan agar ketidakstabilan politik dan keamanan tak menyebar lebih lanjut.”
Komentarnya muncul setelah PBB menyepakati untuk mengirim penyidik ke Irak untuk menginvestigasi kejahatan yang dilakukan ISIS.
“Kami tengah menghadapi sebuah monster teroris,” begitu kata Menteri Hak Asasi Manusia Irak, Mohamed Shia’ Al Sudani kepada Dewa HAM PBB di Jenewa.
Dewan HAM PBB berencana untuk mengirim 11 penyidik dengan total dana 1,18 juta dolar, dan akan melaporkan hasil investigasi pada bulan Maret 2015.
Menurut data PBB, kelompok ISIS telah membuat 1,2 juta penduduk meninggalkan rumah mereka. Setidaknya, 1420 orang terbunuh dalam konflik sectarian di Irak selama bulan Agustus saja.
Deputi Komisioner HAM PBB, Flavia Pansieri, mengatakan, ada bukti kuat bahwa baik anggota ISIS maupun pasukan pemerintah Irak telah membunuh rakyat sipil dalam 3 bulan ini.
“Laporan yang kita terima menyebut adanya aksi tak berperikemanusiaan dalam skala yang tak terbayangkan,” ujarnya.
0 comments:
Post a Comment