TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kordinator Koalisi Masyarakat Sipil, Benny Susetyo atau yang akrab dipanggil Romo Benny, menganggap jatah 16 kursi yang disediakan di kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), merupakan sebuah hal yang wajar dalam dunia politik.
Usai menghadiri diskusi di Menteng Husi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2014), Benny mengatakan bahwa pemerintahan yang baru akan sangat membutuhkan dukungan dari parlemen, oleh karena itu tidak heran jika Jokowi - JK masih membuka kesempatan bagi partai partai-partai yang selama ini mendukung Koalisi Merah Putih (KMP).
"Namanya kompromi pasti terjadi. Realitas politik ini mau tak mau Jokowi butuh parlemen yang kuat, kalau tidak kebijakan dia akan diganggu," ujarnya.
Jokowi dalam janji politik nya sempat menyebutkan ia akan membentuk koalisi ramping, dan tanpa syarat. Namun kini ia menyediakan 16 kursi bagi partai pendukungnya seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura dan Partai NasDem. Jokowi juga akan menyediakan kursi bagi partai pendukung KMP yang mau mengalihkan dukungannya.
Romo Benny melihat hal tersebut bukan sebagai pelanggaran terhadap janji politik. Karena menurutnya yang terpenting adalah pemenuhan janji agar rakyat bisa sejahtera serta berkeadilan.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa selain itu yang juga tidak kalah pentingnya adalah para kandidat menteri baik dari kalangan profesional mau pun partai politik, harus jelas kriterianya, dan berintegritas serta dapat mempertanggungjawabkan rekam jejaknya selama ini.
"Dia harus tunduk pada presiden, bukan partai. Dia ditunjuk sebagai menteri, dia pembantunya presiden. Maka dia harus ikut," katanya.
0 comments:
Post a Comment