TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai masih terjadi karut marut kehidupan ekonomi dan sosial politik rakyat kian memburuk.
Kondisi tersebut dipicu oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok (sembako) bergejolak tidak terkendali.
Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan, karut marut itu sangat terasa ketika awal penyusunan kabinet yang sangat kental dengan bagi-bagi jabatan dan penunjukan pimpinan pada lembaga strategis atas dasar perkoncoan.
Mulai dari pengangkatan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said serta jajaran direksi perusahaan pelat merah Pertamina dan tim Reformasi Tata kelola Migas.
"Ada satu kata kunci dalam permasalahan Pemerintahan saat ini, yaitu pembajakan harta kekayaan negara dan rakyat. Dapat disimpulkan ini merupakan pergantian mafia lama diganti dengan mafia baru," kata Salamuddin di Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Lebih lanjut dirinya mencontohkan, seperti sektor migas, yang dipegang oleh suatu kelompok tertentu. Bagaimana reformasi di jajaran direksi Pertamina hingga penunjukan Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Daniel Purba.
"Lalu kemarin ISC dikabarkan telah deal dengan Sonangol dengan skema B to B untuk import minyak mentah, artinya tidak discount all market price, Intinya sih sama saja kita impor, tapi pengimpornya yang berbeda, begitu juga tender crude oil yang kemarin dilaksanakan jauh dari transparansi yang selama ini di gemborkan, ada kebohongan publik disini " ujarnya.
Lebih lanjut Daeng menerangkan, alih-alih Pemerintah membenahi tata kelola migas atas nama reformasi ternyata hanya berujung mengganti pemain lama dengan mafia baru, yang bahkan dilakukan dengan merecoki rantai supply migas Nasional dan ini sangat berbahaya bila tidak on schedule, bisa ada kelangkaan BBM.
0 comments:
Post a Comment