TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) sampai saat ini tetap fokus mencermati proses hasil penghitungan suara pemilu legislatif sehingga belum memutuskan akan berkoalisi dengan salah satu capres dalam pilpres mendatang.
"Banyak yang menarik-narik untuk ikut (koalisi-red). Tapi kita (PBB) tetap fokus ke hasil penghitungan. Janganlah kita lompat-lompat ke koalisi," kata Ketua Umum PBB MS Ka'ban dalam diskusi ‘Pemilu 2014 Pantaskah Menjadi Landasan Legitimasi Kekuasaan?’ di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Selasa (6/5/2014).
Meskipun belum menyatakan akan berkoalisi, namun Ka’ban menegaskan pihaknya akan berkoalisi dengan capres yang memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership. Namun siapakah yang dimaksud Capres tersebut, dia belum bisa memastikan. Sebab, PBB baru akan melakukan koalisi dengan capres tersebut setelah tanggal 9 -20 Mei 2014.
Menurut Ka'ban, pileg saat ini dinilai telah terjadi banyak kecurangan dan kental aroma politik uang. Karena itu, apakah pemilu yang seperti ini akan dikatakan sah. "Sekarang, dasar hukum untuk koalisi apa ? Apakah hasil hitung cepat bisa jadi dasar koalisi ?," kata Ka'ban.
Ka'ban menyatakan jika dilihat banyaknya kekisruhan proses penghitung dan banyaknya politik uang, apakah hal ini bisa dikatakan pemilu telah berjalan baik ?.
"Banyaknya kekisruhan ini kan bisa dikatakan sebagai 'kecacatan'. Nah kalau pemilunya 'cacat', apakah sah kalau begitu ? Kalau produk dasarnya cacat hukum, pakah pilpres menjadi menarik? Apakah hanya sekedar ada pilpres saja?," kata Ka'ban.
Ditegaskan Ka'ban kalau pemilu yang penuh 'cacat' ini dianggap sah, dan dilanjutkan pemilu presiden, apakah bisa dijamin pilpres juga akan bagus atau malah terulang silang sengkarut lagi.
"Proses pemilu itu harus baik. Contoh kalau sekarang diakui terjadi proses jual beli. Apakah di pilpres itu ngak akan terulang ?. Nanti kita hanya akan dapatkan presiden hasil transaksional," kata Ka'ban.
Ka’ban menegaskan bahwa keabsahan hasil pileg ini sangat penting karena menyangkut legitimasi kekuasaan ke depan ini. Namun diakuinya, proses demokratisasi dalam Pileg 2014 lalu, kalau dilihat dari syarat pemilu jurdil, itu terlanggar secara kasat mata hampir di seluruh Indonesia dan dilakukan semua parpol.
0 comments:
Post a Comment