TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku setuju usulan mengenai opsi mobil dinas untuk pejabat Eselon II Pemprov DKI Jakarta diganti uang transport yang pernah dikemukakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu lalu.
"Ya kalau kita berhitung, pakai mobil dinas itu pertama pakai BBM, kedua perawatan onderdil ternyata gede banget," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/8/2014).
Jokowi menilai manajemen akan lebih mudah dikontrol apabila mobil dinas tersebut diganti dengan uang transport. Selain mempermudah manajemen, Jokowi juga menilai penggantian mobil dinas ke uang transport akan lebih efisien.
"Jelas, ya nanti kalau itu dilakukan bisa lebih efisien, lebih hemat," kata Presiden terpilih ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meluruskan pernyataannya terkait penghapusan kendaraan dinas bagi pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov DKI.
Pria yang sapaan akrabnya Ahok ini mengatakan yang ia maksudkan bukanlah penghapusan, namun memberi opsi kepada pejabat Eselon apakah tetap mengambil mobil dinas, menyewa atau diganti dengan tunjangan.
"Jadi kami tawarkan anda mau pilih yang mana. Kami sewakan, kasih kendaraan atau anda ambil mentahnya saja," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/8/2014).
Ahok mencontohkan sejumlah Kepala Dinas Pemprov DKI yang lebih memanfaatkan transportasi umum seperti Kepala Bappeda Andi Baso dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar.
Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, mobil dinas mereka, yaitu Toyota Corolla Altis sayang jika tidak dipergunakan, sehingga muncul ide bagi Eselon II yang tidak memanfaatkan kendaraan dinas, bisa mencairkan berupa tunjangan.
"Atau kamu ambil saja 9 juta kontan. Buat apa ada Corolla di rumah kalau enggak pernah dipakai, mending dapat 9 juta," kata Ahok.
0 comments:
Post a Comment