TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan kader parpol yang terpilih menjadi menteri harus menanggalkan atribut partai. Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi mengatakan partai koalisi harus ikhlas dan siap terhadap fatsun politik yang dikeluarkan Jokowi.
"Termasuk kalau beliau memberi syarat menteri tidak rangkap jabatan dengan parpol. Ini bukan sesuatu yang harus dipolemikkan. Bukan juga perlu ditawar menawar," kata Yuddy ketika dikonfirmasi, Selasa (12/8/2014).
Yuddy meminta semua pihak menghormati kebijakan Jokowi. Bila, Jokowi meminta partai politik mengusulkan nama-nama menteri di kabinetnya, kata Yuddy, maka mereka harus siap memberi nama yang tidak lagi menjadi pengurus.
"Jadi kalau ada ketum, sekjen yang ingin jadi menteri ya tidak apa-apa. Yang penting diperlukan dan diminta, ketika dilantik harus lepas jabatan partai," ujarnya.
Yuddy mengingatkan prinsip dasar dukungan yang diberikan parpol untuk mendukung koalisi Jokowi-JK atas dasar kesamaan ide perjuangan serta komitmen mengubah bangsa Indonesia menjadi kuat.
"Jadi yang dikedepankan komitmen visi misi, tidak ada transaksi politik dan pragmatisme. Konsekuensinya ketika Jokowi-JK jadi presiden maka keputusan politik termasuk pembentukan kabinet dan pemilihan menteri menjadi hak prerogatif presiden dan wakil presiden terpilih tanpa harus direcoki keinginan dan desakan dari parpol koalisi," jelas Yuddy.
Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo menegaskan dirinya menginginkan siapapun kader partai politik yang nantinya terpilih sebagai menteri harus menanggalkan atribut partainya.
"Kalau saya ingin agar yang menjadi menteri itu lepas dari partai politik," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi usai melakukan rapat bersama Tim Transisi Jokowi-JK di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014) lalu.
Gubernur DKI Jakarta ini enggan menyebutkan apa alasan yang mendasari dirinya tidak ingin ada menteri-menteri yang mengisi kabinetnya nanti masih berafiliasi dari partai politik.
Mantan wali kota Solo ini mengatakan, sampai saat ini rencana setiap menteri tidak berafiliasi dari partai politik tersebut masih dibahas di internal.
"Ya, tapi ini kan masih digodok," kata Jokowi.
0 comments:
Post a Comment