TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kembali menawarkan beasiswa pendidikan pascasarjana jenjang S2 dan S3.
Nama Program ini adalah Indonesia Presidential Scholarship yang bertujuan mendorong kualitas sumber daya manusia warga negara Indonesia dan juga mencetak calon-calon pemimpin bangsa di masa depan.
Dalam acara peluncurannya, Staf Ahli Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah, menyebutkan bahwa program tersebut dilakukan guna mendukung target pemerintah pada 100 tahun kemerdekaan.
"Persis 100 tahun pada 2045, Presiden SBY menargetkan Indonesia sudah menjadi negara dengan perekonomian yang kuat, dengan kesejahteraan merata, politik kemanan yang stabil dan berperan penting di dunia internasional," kata Firmanzah di Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (2/8/2014).
Indonesia Presidential Scholarship sudah kedua kali diadakan. Program tersebut telah menerima 100 orang peserta pada seleksi gelombang pertama. Pendanaannya diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disalurkan melalui Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP).
Meskipun, nanti Presiden SBY akan lengser, Firmanzah menyebutkan beasiswa tersebut tetap akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.
Program beasiswa tersebut terdapat beberapa persyaratan. Peserta merupakan warga negara Indonesia, yang telah lulus pendidikan S1. Peserta memiliki riwayat kepemimpinan dan prestasi. Lalu, peserta mendapatkan rekomendasi dari tokoh atau pakar di bidang atau pimpinan di unit kerja.
Peserta juga harus membuat esai tentang rencana karier dan pengabdian setelah lulus dari program tersebut. Peserta juga harus mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) dari kampus yang direferensikan LPDP.
Kemudian, peserta juga harus memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik dengan melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS. Berdasarkan usia, peserta yang mengajukan beasiswa S2 berusia maksimal 40 tahun dan S3 berusia 45 tahun.
Pendaftaran terakhir program beasiswa tersebut hingga 17 Agustus 2014. Peserta yang lulus seleksi akan mendapatkan biaya kuliah termasuk pendaftaran, martikulasi, seminar, hingga wisuda. Peserta yang lulus juga ditanggung biaya transportasi, asuransi, visa dan tunjangan hidup.
"Rasa keadilan tetap menjadi pertimbangan sehingga masyarakat tidak mampu tetap memperoleh prioritas. Pemimpin masa depan harus dipersiapkan dan secara aktif dibentuk untuk bidang dan profesi apa pun," ujar Firmanzah.
0 comments:
Post a Comment